Bagian Organisasi Fasilitasi Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
![Bagian Organisasi Fasilitasi Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Bagian Organisasi Fasilitasi Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik](https://weborganisasi.jogjakota.go.id/assets/instansi/weborganisasi/article/20221212140948.png)
Pada hari Senin, 12 Desember 2022, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta memfasilitasi kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Mengundang badan, dinas, bagian, kemantren, kelurahan, UPT, hingga sekolah, kegiatan ini bertujuan agar Perangkat Daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta yang akan mengajukan inovasi pada kompetisi tersebut dapat mempersiapkan diri untuk menyambut KIPP 2023 dengan mengupayakan penulisan proposal yang efektif.
Acara ini dibuka oleh Ibu Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum. dengan mengucapkan terima kasih kepada peserta yang hadir secara daring serta memberikan pesan agar peserta dapat menyerap ilmu yang dibagikan oleh narasumber sehingga Perangkat Daerah/Unit Kerja yang mengajukan inovasi dapat lolos dan mendapatkan penghargaan. Diskusi Kelompok Terpumpun ini melibatkan narasumber dari redaktur Harian Jogja yakni Ibu Maya Herawati, S.H. yang membagikan informasi berdasarkan panduan penulisan proposal kompetisi inovasi pelayanan publik. Melalui pengalaman yang narasumber miliki, dibagikan beberapa tips yang dapat diterapkan dalam penulisan proposal, diantaranya dalam mengajukan inovasi pada kompetisi ini sebaiknya merupakan inovasi yang bersentuhan langsung dengan publik dan memiliki dampak yang dapat dirasakan jelas oleh masyarakat. Selanjutnya, lampiran data dukung dalam penulisan proposal juga sangat diperlukan sebagai bukti kondisi eksisting yang telah dituliskan dalam deskripsi. Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Pasca diselenggarakannya acara ini, diharapkan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang mengajukan proposal inovasi dapat merumuskan proposal secara lebih efektif dalam batasan aturan yang telah dibuat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.