Yogyakarta, 18 September 2024 – Bagian Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta menerima kunjungan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk membahas evaluasi reformasi birokrasi di tingkat daerah. Kunjungan ini menjadi momen penting dalam mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi, terutama terkait penyederhanaan indikator penilaian yang selama ini dinilai terlalu rumit dan berorientasi administratif.

Kunjungan ini dipimpin oleh Kepala Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara, Bapak Widhi Novianto, S.Sos., M.Si. beserta 4 (empat) orang Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Tim Pengumpulan Data dan Informasi Lapangan Pelaksanaan RB di Pemerintah Daerah. Penerimaan kunjungan dipimpin oleh Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta, Ibu Ristyawati, S.T., M.Eng., dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Perangkat Daerah leading sector RB General, diantaranya Inspektorat, BKPSDM, Bappeda, DPMPTSP, DPK, dan Bagian Hukum. LAN, sebagai penggerak reformasi birokrasi di tingkat nasional, menyampaikan pandangannya terkait kompleksitas indikator penilaian yang diterapkan saat ini. Banyak indikator yang dinilai hanya berfokus pada bukti administratif, seperti laporan kegiatan dan absensi, tanpa mencerminkan hasil nyata dari reformasi itu sendiri.

Penyederhanaan Indikator sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi

Salah satu isu utama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah perlunya penyederhanaan indikator penilaian reformasi birokrasi. LAN menekankan bahwa indikator-indikator yang ada sering kali membebani perangkat daerah, memaksa mereka lebih fokus pada memenuhi persyaratan administratif daripada menghasilkan perubahan nyata di lapangan. Evaluasi yang terlalu berorientasi pada dokumen dan laporan administratif telah menghalangi inovasi yang seharusnya menjadi fokus utama reformasi birokrasi.

Bagian Organisasi Kota Yogyakarta menyambut baik gagasan ini, mengingat banyak laporan yang harus disusun oleh pemerintah daerah tumpang tindih dan menghabiskan waktu serta sumber daya yang besar. Dengan penyederhanaan indikator, diharapkan birokrasi dapat berjalan lebih efisien tanpa harus terbebani oleh tugas administratif yang berlebihan.

Evaluasi Hasil Nyata dari Reformasi Birokrasi

Dalam evaluasi reformasi birokrasi, LAN juga mengakui adanya paradoks antara penilaian indikator dan dampak nyata di lapangan. Meski beberapa instansi pemerintah mendapatkan nilai baik dalam audit keuangan, seperti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, masih terdapat sejumlah kasus yang menunjukkan manajemen birokrasi tidak selalu mencerminkan akuntabilitas yang sebenarnya. Ini menggarisbawahi bahwa penilaian berbasis indikator administratif sering kali tidak mampu menangkap kompleksitas reformasi birokrasi secara keseluruhan.

Pemerintah daerah, khususnya di Kota Yogyakarta, merasakan bahwa tekanan untuk mendapatkan predikat baik sering kali membuat instansi lebih fokus pada kepatuhan prosedural daripada inovasi yang seharusnya memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Penyederhanaan dan Fokus pada Hasil

Di akhir pertemuan, LAN bersama perwakilan dari Bagian Organisasi Kota Yogyakarta dan instansi terkait sepakat untuk mendorong penyederhanaan indikator penilaian yang lebih substantif dan berfokus pada hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat. Harapannya, reformasi birokrasi yang lebih simpel dan efisien ini mampu mempercepat proses transformasi birokrasi di tingkat daerah. Dengan langkah ini, LAN berharap dapat mewujudkan birokrasi yang inovatif, responsif, dan berkelas dunia pada tahun 2025, sebagaimana yang diamanatkan dalam grand design reformasi birokrasi nasional. (Brian)