Kolaborasi Efektif! Bagian Organisasi Kabupaten Purwakarta Pelajari Kelembagaan, Anjab, TPP, dan RB dari Kota Yogyakarta

Yogyakarta, 3 Oktober 2024 – Bagian Organisasi Kota Yogyakarta baru saja menerima kunjungan kerja dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta. Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari tata kelola kelembagaan, analisis jabatan (Anjab), tambahan penghasilan pegawai (TPP), serta reformasi birokrasi (RB). Diskusi berlangsung secara intensif di Ruang Rapat Kamajaya, Bagian Organisasi Kota Yogyakarta, dengan tujuan memperkuat kolaborasi antar daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan birokrasi.

Kepala Bagian Organisasi Kota Yogyakarta, Ristyawati S.T. M.Eng, menyambut hangat rombongan dari Kabupaten Purwakarta. “Kami berharap diskusi ini bisa menjadi ajang berbagi wawasan yang bermanfaat, tidak hanya untuk Kota Yogyakarta, tetapi juga untuk Kabupaten Purwakarta dalam menerapkan praktik terbaik di daerah masing-masing,”.

 

SAKIP dan Efisiensi TPP dalam Strategi Kota Yogyakarta

Bagian Organisasi Kota Yogyakarta memulai diskusi dengan membagikan pengalamannya dalam mempertahankan predikat A selama enam tahun berturut-turut dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kunci utama keberhasilan Kota Yogyakarta dalam hal ini adalah dengan melakukan evaluasi yang mendalam terhadap kinerja ASN dan memastikan pohon kinerja yang logis dan jelas. Kabupaten Purwakarta, yang saat ini berada di predikat B, berharap dapat memperbaiki sistem mereka dengan belajar dari pendekatan yang diterapkan di Kota Yogyakarta.

Selain itu, Bagian Organisasi Kota Yogyakarta juga memaparkan penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan sistem single salary, tanpa tambahan honorarium bagi ASN, bahkan untuk mereka yang menjadi narasumber dalam kegiatan internal. "Efisiensi ini membuat anggaran lebih terkendali, dan ASN lebih berfokus pada kinerja mereka," jelas Ristyawati. Kabupaten Purwakarta menunjukkan minat yang besar untuk mempertimbangkan sistem serupa, meskipun diakui bahwa penyesuaian anggaran dan sumber daya manusia akan menjadi tantangan yang harus dihadapi.

 

Kelembagaan dan Anjab : Menghadapi Tantangan Bersama

Diskusi terkait kelembagaan dan Anjab (Analisis Jabatan) juga menjadi fokus utama. Bagian Organisasi Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa perubahan nomenklatur jabatan dan pembatasan penambahan jabatan fungsional, khususnya di jenjang Madya, dilakukan untuk menjaga efisiensi struktur organisasi. Kabupaten Purwakarta menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan kelembagaan mereka, dan berharap bisa mengadopsi beberapa solusi yang telah diterapkan di Kota Yogyakarta untuk menyesuaikan struktur jabatan dan kelembagaan sesuai aturan Kemenpan RB.

 

Reformasi Birokrasi : Peningkatan Kapasitas ASN di Era Digital

Dalam diskusi tentang Reformasi Birokrasi (RB), Bagian Organisasi Kota Yogyakarta memaparkan bagaimana mereka telah mengembangkan reformasi yang menitikberatkan pada peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan-pelatihan online yang efisien. Pelatihan ini dilakukan secara terstruktur dan menggunakan platform digital untuk menjaga efisiensi anggaran, sekaligus memastikan ASN memiliki keterampilan yang relevan. Kabupaten Purwakarta pun melihat peluang besar untuk menerapkan metode serupa guna memperkuat kompetensi ASN di daerah mereka.

 

Komitmen untuk Kolaborasi yang Berkelanjutan

Dalam Pertemuan ini Kedua pihak sepakat bahwa kolaborasi antar daerah dalam hal pembelajaran dan berbagi pengalaman sangat penting untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, tata kelola kelembagaan, serta pengelolaan anggaran. “Kami sangat menghargai penerimaan yang hangat dari Kota Yogyakarta. Kolaborasi ini memberikan wawasan baru yang sangat berharga, dan kami berharap bisa mengimplementasikan sebagian besar pembelajaran ini di Kabupaten Purwakarta,” ungkap Ibu Ai Saidah, SE., MM Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Dengan berakhirnya kunjungan ini, diharapkan hubungan kerja sama antar daerah semakin erat dan mampu membawa perubahan positif, baik dalam pengelolaan kelembagaan, kinerja ASN, maupun efisiensi anggaran di masa depan.