WORKSHOP PELAYANAN PUBLIK PADA BIDANG PENDIDIKAN

Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan per-uu-an bagi setiap warga Negara/penduduk atas barang dan jasa, dan/atau administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berkaitan dengan pelayanan publik, Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta pada hari Kamis, 19 Desember 2019 mengadakan Workshop Pelayanan Publik pada Bidang Pendidikan di Ruang Bima dengan mengundang Narasumber Dr. R. Widodo Triputro, M.M., M.Si dari STPMD APMD Kota Yogyakarta. Dalam Workshop tersebut Dr R. Widodo Triputro menjelaskan bahwa hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur Negara sebagai abdi masyarakat.

Dalam workshop, Dr. R. Widodo juga menjelaskan kepada seluruh peserta yang dihadiri oleh Perwakilan dari TK, Seluruh SD Negeri di Kota Yogyakarta dan perwakilan dari SMP Negeri serta dari DInas Pendidikan Kota Yogyakarta tentang tujuan pendidikan dalam pelayanan publik pada bidang pendidikan yakni untuk mendidik anak agar menjadi manusia yang sempurna hidupnya, yaitu kehidupan dan penghidupan manusia yang selaras dengan alamnya (kodratnya) dan masyarakatnya. Selanjutnya tujuan pendidikan juga membentuk anak menjadi anggota masyarakat yang baik, yaitu mempunyai kecakapan praktis dan dapat memecahkan problem sosial sehari-hari dengan baik.

Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (3) dijelaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tujuan dari pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan dari pendidikan nasional juga untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Inovasi-inovasi yang telah dilakukan adalah zonasi, PPDB Online, Komite Sekolah, dan Pendidikan gratis/murah untuk sekolah negeri. Selanjutnya terdapat beberapa contoh inovasi yang akan dilakukan  seperti UN menjadi assessment kompetensi minimum dan survei karakter, perbaikan zonasi, pengurangan mata pelajaran dan penggunaan Teknologi Informasi. Selanjutnya terdapat inovasi yang dilakukan dalam jangka pendek yakni komite diperbaharui menjadi governance bodies, guna melahirkan citizen charter bidang pendidikan, bimbingan konseling ditingkatkan, penelusuran bakat-minat sejak dini, unit pelayanan aduan-keluhan diefektifkan, jadikan IT (media sosial seperti facebook, whatsapp dll) media komunikasi cepat atas segala informasi mengenai proses belajar-mengajar, sosialisasi kebijakan dll, serta survei kepuasan masyarakat/pengguna layanan.

Dengan adanya pelayanan publik pada Bidang Pendidikan diharapkan dapat membangun karakter yang kuat serta dapat membangun kecerdasan sehingga masyarakat dapat berdaya, mandiri dan merdeka.  Bagi organisasi, hakekat pelayanan publik merupakan peluang bagi organisasi untuk menunjukkan kredibilitas dan kapabilitasnya. Semakin maju sebuah Negara, akan semakin banyak masyarakat yang bekerja di sektor jasa. Mulailah dari yang kecil tetapi berarti dan jadikan sekolah sebagai rumah kedua bagi peserta didik. (Sani)