Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menyerahkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2019 yang bertajuk SAKIP Award 2019 kepada pemerintah daerah pada wilayah III. Penyerahan ‘rapor’ akuntabilitas kinerja pemerintah daerah ini dilakukan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo di Hotel Tentrem Yogyakarta, Senin, 24 Februari 2020. Sebanyak 190 pemerintah daerah di wilayah III telah diberikan hasil evaluasinya serta rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan di tahun selanjutnya. Rekomendasi tersebut bertujuan agar setiap pemerintah daerah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat.

Adapun 190 pemerintah daerah tersebut terdiri dari 178 kabupaten/kota dari 12 provinsi. Provinsi tersebut meliputi Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, Jawa Tengah, dan D.I Yogyakarta. Yogyakarta menjadi saksi bagaimana pemerintah daerah menerima apresiasi atas keberhasilannya melakukan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, dan efisien melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sejak tahun 2016, Nilai Sakip Pemerintah Kota Yogyakarta telah mendapatkan predikat BB.  Untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja maka Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan berbagai perbaikan. Pemerintah Kota Yogyakarta telah memperbaiki SAKIP dengan diawali menyusun proses bisnis yang berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Dari Proses Bisnis tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta mampu memetakan amanat 13 kinerja utama. Pemetaan setiap kinerja menunjukkan fungsi utama, pendukung, dan manajemen untuk mencapai sasaran kinerja utama. Dengan adanya proses bisnis bisa dipetakan peran setiap Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan kinerja. Dalam penyusunan proses bisnis tidak hanya sekedar Perangkat Daerah yang berperan, melainkan seluruh stakeholders di level eselon 2, eselon 3, dan eselon 4 setiap Perangkat Daerah. 

Dengan adanya sistem ini maka telah terjadi perubahan pola pikir di seluruh Perangkat Daerah maupun Aparatur Sipil Negara terkait budaya kinerja. Kondisi ini dibuktikan dengan adanya kinerja nyata yang menunjukkan perkembangan kondisi before- after. Hasil nyata implementasi SAKIP juga telah terlihat dalam pelayanan birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta. Sebagai contoh yakni pengarusutamaan inovasi pelayanan publik. Salah satu inovasi yang terbukti berhasil dan menjadi unggulan di Pemerintah Kota Yogyakarta yakni Jogja Smart Service (JSS)

Jogja Smart Service merupakan sebuah aplikasi terintegrasi untuk memudahkan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara dalam memperoleh layanan-layanan yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Di dalam JSS terdapat berbagai macam aplikasi seperti layanan kedaruratan, layanan informasi dan pengaduan, layanan pegawai, e-government, layanan umum serta layanan data dan Informasi.

Dari sisi birokrasi, di dalam JSS telah terdapat berbagai macam aplikasi berupa aplikasi perencanaan, aplikasi penganggaran,SIM Monitoring dan Evaluasi, SIM SHBJ dan ASB hingga SIM E-LKIP.

Dengan peningkatan kualitas SAKIP yang didasarkan perbaikan proses bisnis dan pelayanan publik, masyarakat merasakan dampak konkret. Hal ini terbukti dengan angka kemiskinan pada tahun 2012 sebesar 9,75% menurun menjadi 6,98% pada tahun 2018, penurunan pengangguran terbuka dari 10,74% pada tahun 2012 menurun menjadi 2,32% pada tahun 2018, pendapatan per kapita tahun 2012 sebesar 44,26 juta/orang meningkat hingga 79,11 juta/orang pada tahun 2018, kualitas infrastruktur yang meningkat, dan Indeks Pembangunan Manusia yang mencapai 86,11  yang merupakan capaian tertinggi di Indonesia.

Masyarakat merasakan dampak pembangunan dengan diimplementasikannya program pro pemberdayaan masyarakat miskin seperti Gandeng Gendong melalui Aplikasi Nglarisi yang mampu memberdayakan masyarakat dalam penyediaan jamuan makan minum rapat yang disinergikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah. Selain penyediaan jamuan makan minum, UMKM Kota Yogyakarta juga merasakan manfaat pemberdayaan masyarakat dengan menyediakan kain batik Segoro Amarto, Lurik, Sibori dan Eco print yang digunakan oleh ASN Pemerintah Kota Yogyakarta yang merupakan pakaian dinas dari ASN Pemerintah Kota Yogyakarta

Sedangkan di sektor pendidikan telah terbukti bahwa angka harapan lama sekolah sebesar 16,28 tahun yang merupakan angka tertinggi di Indonesia.

Pemerintah Kota Yogyakarta mampu menumbuhkan efisiensi kegiatan pada RPJMD periode 2017-2022  sebesar 737 kegiatan dibandingkan dengan RPJMD periode sebelumnya. Dengan penerapan proses bisnis mampu mengefisienkan belanja- belanja yang tidak terkait dengan pencapaian sasaran program pada tahun 2019 sebesar Rp. 203.927.675.511,-. Efisiensi lainnya yang dilakukan yakni dengan tidak mengandalkan sumber pembiayaan dari APBD melalui penerapan 5K yaitu Kota Yogyakarta, Kampus, Kampung, Korporasi dan Komunitas untuk percepatan pembangunan. 5K tersebut berwujud:

1. Kota Yogyakarta sebagai leading sektor (pelaksana kebijakan publik utama)
2. Kampus: Sinergitas Pemerintah dengan Intelektual yang banyak berperan di wilayah untuk ikut serta membangun wilayah dan sudah terbentuk forum LPPM;
3. Korporasi: pemerintah mampu mempercepat pembangunan di berbagai sektor melalui penerapan good governance dan sudah terbentuk forum CSR Kota Yogyakarta;
4. Kampung: pemerintah bersinergi dengan masyarakat dan wujud konkret yang dihasilkan yakni Dodolan Kampung mampu meningkatkan swadaya masyarakat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.
5. Komunitas: Pemerintah bersinergi dengan komunitas dengan adanya kegiatan reresik Malioboro setiap Selasa Wage dan Kamis Legi untuk Reresik Pasar.

Kunci keberhasilan implementasi SAKIP adalah:

Pertama, komitmen bersama baik antara eksekutif yakni jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta dengan legislatif yakni DPRD Kota Yogyakarta dan para pemangku kepentingan yang lain seperti masyarakat.

Kedua, pengesampingan ego sektoral untuk saling bersinergi dalam mencapai tujuan bersama.

Ketiga, sistem kebijakan yang menerapkan mekanisme reward and punishment dengan adanya TPP

Berdasarkan perbaikan yang dilakukan, maka pada tahun 2019 ini Pemerintah Kota Yogyakarta mampu meraih nilai sakip dengan predikat A (80,03) meningkat dari tahun 2018 dengan perdikat BB (75,01). (Sani Beny)